Lowongan CPNS 2022, Pemerintah Buka Pendaftaran ASN dan PPPK dengan Kuota 1 Juta Lebih

Lowongan CPNS 2022, Pemerintah Buka Pendaftaran ASN dan PPPK dengan Kuota 1 Juta Lebih

PNS-Humas Kanwilkumham sulsel-

SINERGIANEWS.com – Pada 28 Juni 2022, Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengatakan bahwa pemerintah akan membuka lowongan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2022.

Jumlah yang ditawarkan pun tidak main-main, pada tahun ini pemerintah akan membuka dan membutuhkan lebih dari 1 juta posisi atau lebih tepatnya 1.086.128Pembukaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ASN pada tahun 2022 ke PAN-RB dan BKN.


"Adapun jumlah rencana usulan rencana rekrutmen calon ASN 2022 adalah 1.086.128 orang atau formasi jabatan," kata Mahfud pada 28 Juni 2022.

Baca juga: Satu CPNS di Pemkot Serang Mundur Karena Tak di Restui Istri: Diperkenankan Mengundurkan Diri

Untuk lowongan ASN yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat berjumlah 93.554 orang, rinciannya adalah 50.000 untuk PPPK guru, 25.554 formasi untuk jabatan teknis lain, 20.000 formasi dosen (Kemdikbud/Kemenag), dan 3.000 formasi dokter/tenaga kesehatan di bawah Kemenkes.



Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah akan disediakan alokasi ASN sebanyak 942.257. Rinciannya, sebanyak 758.018 orang untuk PPPK guru dan 184.239 orang untuk PPPK fungsional non guru.

Baca juga: A to Z, Daftar Kontroversi RUU KUHP yang Tuai Kecaman Publik, Mulai dari Gelandangan Bakal Didenda hingga Penghinaan Presiden

Pemerintah juga membuka lowongan untuk calon pegawai negeri (CPNS) pada tahun 2022 namun hal ini akan dikhususkan untuk sekolah kedinasan yang akan dibuka untuk 8.941 orang.

Namun dalam keterangan tersebut, Mahfud MD tidak merinci secara jelas jadwal dari pengadaan formasi CPNS dan PPPK atau lowongan ASN yang akan dibuka pada tahun ini. Ia hanya mengatakan bahwa lowongan ini akan perfokus pada PPPK guru dan tenaga kesehatan.

Baca juga: 5 Contoh Surat Lamaran Kerja Untuk Fresh Graduate, Magang, CPNS dan BUMN

"Ini diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga honorer atau non-ASN yang memenuhi syarat penyederhanaan birokrasi dan pengadaan ASN dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan," papar Mahfud MD.***

Sumber:


BERITA TERKAIT

UPDATE TERBARU